Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan, pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tetap harus melalui proses pengadilan.
Ia memprediksi, proses tersebut tak akan berlangsung singkat.
"Pemerintah boleh melakukan gugatan tapi tidak boleh melakukan pembubaran tanpa proses pengadilan. Jadi harus melalui proses peradilan," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/5/2017).
"Ya silakan saja, nanti HTI akan mempersiapkan gugatan, sekaligus pasti ada gugatan ganti rugi kan," ujar dia.
Fahri menilai Pemerintah kelimpungan dalam merespons pemikiran HTI, sehingga memutukan untuk membubarkan ormas tersebut.
Putusan pembubaran ini, kata Fahri menjadi bukti bahwa pemerintah tak terlalu memahami Pancasila.
HTI, kata Fahri, percaya bahwa permasalahan di dunia tak akan selesai jika khilafah tak terbentuk.
Hal itu menjadi khayalan atau perbedaan yang menjadi dinamika di masyarakat sipil.
"HTI ini cuma mengkhayal saja dengan pikirannya. Tidak ada yang mengkhawatirkan. Sama dengan orang punya pikiran bahwa suatu hari ada pandangan yang mengatakan bahwa Indonesia menjadi negara komunis, menurut saya sih mengkhayal," tutur dia.
Perbedaan pemikiran, kata Fahri, seharusnya tak boleh dilarang.
Adanya perbedaan pemikiran menurutnya lebih baik dihadapi dengan argumen lain agar "pertarungannya" tak melebar.
"Sekali lagi, discourse (wacana) tidak perlu dihakimi. Biar saja orang mengkhayal kayak gitu, kenapa? Ya, kan?" kata dia.
Pemerintah memutuskan untuk membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan ormas HTI.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menuturkan, keputusan tersebut telah melalui satu proses pengkajian yang panjang.
"Kami memfinalisasi satu proses yang cukup panjang, mempelajari dan mengarahkan sesuai UU Ormas dan sesuai ideologi negara Pancasila," ujar Wiranto dalam jumpa pers di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin.
(Sumber): Nasional kompas
Wakil Rakyat Yang Sekarat
Sebagai wakil ketua DPR. Fahri Hamzah saya rasa belum mengerti makna Pancasila,Saya malah curiga kalau kelima sila yang terkandung didalamnya,saudara FH ini tidak hafal bunyinya.Mungkin malah pintaran anak saya yang masih duduk dikelas Sd.
Sungguh sangat tragis ketika rakyat dihadapkan dengan wakilnya yang tidak mewakili rakyat itu sendiri.HTI adalah ideologi dari luar,Selama ideologi tersebut tidak bertentangan dengan ideologi negara kesatuan Republik Indonesia maka syah-syah saja.Tapi bukankah kita semua tau,apa dan bagaimana HTI itu.Apakah saudara FH pura-pura tidak tau,atau memang tidak tau?
Sudah saatnya rakyat sadar untuk tidak memilih wakil-wakilnya yang seperti saudara FH ini untuk duduk di parlemen dan makan gaji buta.Selama ini saya tidak melihat prestasi dari saudara FH yang bisa berguna bagi bangsa Indonesia.
Tidak ada komentar:
Write komentar